APINDO HR Outlook 2026 : Efisiensi Perusahaan Tidak Boleh Mengorbankan Hubungan Industrial

Cikarang,-

Hallo Pabrikers, DPK APINDO Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan HR Outlook 2026 yang menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan ketenagakerjaan dan dinamika hubungan industrial di tengah tekanan ekonomi global dan geopolitik. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran Koperasi Karyawan APINDO (Kokapindo) dan dihadiri oleh jajaran pengurus APINDO, perwakilan pemerintah daerah, serta pelaku usaha.

Keynote Speaker sekaligus Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, menegaskan bahwa HR Outlook 2026 merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memberikan gambaran dan informasi yang relevan bagi dunia usaha. “HR Outlook 2026 ini kami selenggarakan sebagai bagian dari program APINDO untuk memberikan informasi kepada para anggota terkait kondisi ketenagakerjaan dan dunia usaha ke depan,” ujar Yusuf.

Yusuf menegaskan bahwa dunia industri, khususnya sektor manufaktur dan otomotif, tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. “Saya merasakan sendiri, khususnya di sektor otomotif, kondisinya sangat berat. Tekanan ekonomi dan dinamika global berdampak langsung pada dunia usaha,” kata Yusuf yang juga top management PT Yamaha ini. 

Menurut Yusuf, isu penetapan upah menjadi salah satu tantangan utama yang harus disikapi secara bijak dan kolaboratif. “Yang kami soroti adalah kepastian kebijakan dari pemerintah daerah agar dunia usaha bisa bertahan, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tenaga kerja,” ucapnya.

Dalam konteks HR Outlook 2026, Yusuf juga menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan seluruh pemangku kepentingan. “Kami mendorong semangat kebersamaan melalui Kompak Indo dengan tagline bersama kita sejahtera. Hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak saling memahami perannya,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber yang juga Wakil Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, Tetty Yanuarti, memprediksi  prospek ketenagakerjaan dan dunia usaha pada tahun ini.  Menurutnya, perusahaan akan tetap melakukan penyesuaian strategi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. “Semua kembali pada core business masing-masing perusahaan. Efisiensi dan pengendalian biaya pasti dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan upah yang signifikan,” ujar Tetty.

Namun demikian, HR Manager PT Kanefusa ini  menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan hubungan industrial. “Yang paling penting adalah menjaga marwah hubungan industrial. Kita harus sama-sama memikirkan keberlangsungan perusahaan sekaligus kontribusi terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Bekasi,” katanya.

 Ia juga berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas dalam proses penetapan kebijakan ketenagakerjaan. “Kami ingin aspirasi pengusaha didengarkan agar kebijakan yang dihasilkan bisa diterima semua pihak dan menjaga iklim investasi,” ujarnya.

Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Hapron Junaidi, menilai HR Outlook 2026 sebagai momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. “Forum HR Outlook ini menjadi ruang diskusi strategis agar dunia usaha memiliki gambaran yang jelas dalam menyusun kebijakan sumber daya manusia menghadapi tahun 2026,” kata Hapron. Menurutnya, ketidakpastian global menuntut kesiapan dunia usaha dalam mengelola SDM secara adaptif. “Perusahaan dituntut lebih fleksibel dan inovatif, namun tetap mengedepankan dialog dan kepastian hukum dalam hubungan industrial,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, Drs. H. Hasan Basri, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menilai sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi. “APINDO sebagai organisasi pengusaha memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk melalui penguatan SDM dan ketenagakerjaan,” katanya.

Melalui HR Outlook 2026, DPK APINDO Kabupaten Bekasi berharap para pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan, tantangan ekonomi global, serta pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan bersama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. (jmwa)