Banyak Pabrik Besar di Jabar Pindah ke Jateng, Ini Penyebabnya

Cikarang,-

Hallo Pabrikers, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan keterbukaannya terkait banyaknya fenomena beberapa pabrik di Jawa Barat yang tutup hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang diantaranya merupakan pabrik yang bergerak di sektor padat karya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jawa Barat untuk periode Januari-Maret 2024 tercatat sebanyak 2.650 pekerja mengalami PHK. Shinta mengatakan, mayoritas perusahaan yang merumahkan karyawannya ialah yang bergerak di sektor tekstil dan garmen.

"Pabrik besar itu tekstil dan garmen kebanyakan. Kan kalau makanan minuman, so far masih oke," kata Shinta di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).

Shinta mengatakan banyak pengusaha yang akhirnya memutuskan memindahkan pabriknya ke daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan upah minimum provinsi (UMP) yang lebih rendah.

"Upahnya kan lebih rendah daerah lain. Ada daerah lain yang lebih rendah, jadi mereka pindah karena alasan-alasan itu. Banyak (yang pindah) ke Jawa Tengah," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai pebisnis perhitungan cost of doing business atau biaya bisnis menjadi kunci utama dari keberlanjutan usaha tersebut. Dalam hal ini, salah satu faktor utamanya ialah biaya tenaga kerja atau labor cost.

"Tapi juga yang kita kaitkan dengan banyak sekali cost ya, energy cost, dan lain-lain. Ini juga logistik cost, semua harus kita masukkan hitungan. Jadi cost of doing business ini adalah momok yang harus menjadi perhatian, bagaimana caranya bisa kita kendalikan," terangnya.

Selain itu, elemen lainnya yang juga penting ialah peningkatan produktivitas. Shinta mengatakan, pada akhirnya dengan kondisi penuh tekanan di industri padat karya ini, yang paling diharapkan ialah peningkatan produktivitas.

"Memang padat karya memang lebih banyak input variable cost-nya, seperti labor cost. Kalau yang teknologi tinggi kan memang labor-nya sedikit, yang high. Jadi sangat mempengaruhi, upaya sangat mempengaruhi kinerja itu," katanya.

Meski demikian, ia juga menekankan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha di suatu daerah, tidak hanya dari segi upah tenaga kerja. Salah satu elemen lainnya yang juga diperhitungkan ialah ketersediaan bahan baku.

"Mungkin saja Jawa Barat tetap menjadi pertimbangan perusahaan karena kondisi lain. Jadi, kita nggak bisa hanya semata-mata karena biaya tenaga kerjanya di daerah lain lebih rendah pindah langsung," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, data Kemnaker menunjukkan, PHK di Jawa Barat untuk periode Januari-Maret 2024 tercatat sebanyak 2.650 pekerja. Rinciannya 306 pekerja di bulan Januari, 654 di bulan Februari, dan 1690 di bulan Maret 2024. Selain itu, tercatat di DKI Jakarta PHK berimbas pada 8.876 pekerja, di Jawa Tengah 8.648 pekerja, di Banten 941 pekerja, dan di Riau 666 pekerja.

Terbaru, ada PHK yang dilakukan PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terhadap 233 karyawannya. Hal ini menyusul penutupan pabrik sentra produksi alas kakinya yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, per 30 April 2024.

"Kalau pabrik-pabrik di sektor yang sama atau padat karya memang dari 2023 sudah banyak yang tutup atau relokasi usaha, salah satunya ada yang di Karawang, mereka relokasi ke Cirebon," kata Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Firman Desa dalam Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Rabu (8/5/2024).

Ia menyebut kondisi ini tak lepas dari hantaman Pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Akibatnya sejumlah industri mulai melakukan efisiensi hingga mengurangi kegiatan usahanya. (*)

Source: finance.detik.com