DPC IKAPEKSI dan Bupati Pemalang Bangun Sinergi Program Pemagangan ke Jepang
Hallo Pabrikers, Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia (IKAPEKSI) memperkuat jalinan kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi yang digelar pada Kamis (9/6/2025) di Pringgitan Kantor Bupati Pemalang.
Pemalang,-
Hallo Pabrikers, Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia (IKAPEKSI) memperkuat jalinan kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi yang digelar pada Kamis (9/6/2025) di Pringgitan Kantor Bupati Pemalang.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, SE.MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Umroni, SH.MH, serta jajaran pengurus IKAPEKSI Pemalang yang diketuai oleh Taufan Nugraha.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pemalang menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran DPC IKAPEKSI Kabupaten Pemalang. Beliau menekankan pentingnya menjaga kekompakan dalam organisasi IKAPEKSI Indonesia, menghindari tindakan yang dapat melanggar hukum, serta memanfaatkan berbagai kemudahan dan privilege yang tersedia bagi putra-putri daerah Pemalang.
Selain itu, Bupati juga mendorong adanya penguatan dalam proses psikotes untuk seleksi pemagangan ke Jepang. Pemerintah Kabupaten Pemalang, melalui Disnaker, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) demi meningkatkan jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara IKAPEKSI, Disnaker, IM Japan, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait pelaksanaan seleksi nasional (seleknas).
Menanggapi hal itu, DPC IKAPEKSI Kabupaten Pemalang secara resmi mengajukan permohonan kepada Disnaker Kabupaten Pemalang agar seleksi nasional bisa diselenggarakan langsung di Kabupaten Pemalang. Permohonan tersebut nantinya akan diteruskan oleh Disnaker ke Kemnaker untuk mendapat persetujuan. (RP)