DPK APINDO Bekasi Gelar Silaturahmi Regional, Bahas Tantangan Industri hingga Regulasi Ketenagakerjaan

CIKARANG PUSAT –

Halo Pabrikers, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan silaturahmi regional dan forum diskusi antar pengurus APINDO se-Jawa Barat di Sekretariat DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan APINDO dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Yusuf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengurus APINDO dari berbagai daerah. Ia berharap forum silaturahmi tersebut dapat menjadi agenda rutin untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menjadi wadah penyampaian aspirasi dunia usaha.

"Saya sangat senang dan bangga bahwa hari ini DPK APINDO Kabupaten Bekasi bisa menyelenggarakan silaturahmi ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda rutin, baik dua bulan sekali maupun sebulan sekali, sehingga soliditas APINDO semakin kuat," ujarnya.

Yusuf menilai kondisi dunia usaha saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain tekanan ekonomi global, pelaku industri juga harus berhadapan dengan dampak fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan baku, serta menurunnya daya beli masyarakat.

"Kita merasakan dampak dari berbagai faktor, mulai dari kondisi politik, kenaikan dolar, hingga tingginya harga material. Di sisi lain, kita harus tetap menjaga harga produk agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Mempertahankan daya beli saat ini menjadi tantangan yang sangat berat," katanya.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dibahas bersama agar dapat menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dari kalangan pengusaha.

Sementara itu, Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengapresiasi inisiatif DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang menggelar forum silaturahmi lintas daerah. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kreativitas dan semangat kolaborasi yang kuat di tingkat daerah.

"Saya merasa terhormat karena ternyata teman-teman di daerah jauh lebih kreatif. Acara ini sangat baik untuk memperkuat komunikasi dan soliditas APINDO," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Wahyu memaparkan sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi dunia usaha. Salah satunya adalah kewajiban pelaporan administrasi perusahaan yang dinilai berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku usaha.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan berbentuk perseroan terbatas kini diwajibkan melakukan pelaporan tertentu yang harus dilegalisasi notaris dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum. Proses tersebut juga membutuhkan audit sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan.

"Sosialisasinya masih belum cukup, sementara tenggat waktunya sudah dekat. Karena itu, yang perlu diperjuangkan bukan sekadar penolakan, melainkan meminta moratorium atau penundaan sampai pelaku usaha benar-benar siap," katanya.

Selain itu, Ning Wahyu juga menyoroti berbagai perubahan regulasi ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pengupahan yang terus berkembang. Menurutnya, APINDO perlu mencermati setiap perubahan regulasi agar tetap memberikan perlindungan terhadap iklim investasi dan keberlangsungan usaha.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyediakan solusi atas berbagai regulasi yang diterbitkan. Salah satu contoh yang disorot adalah kebijakan penggunaan air tanah yang berdampak pada operasional industri.

"Peraturan dibuat, tetapi sering kali solusi pendukungnya belum disiapkan. Misalnya ketika perusahaan dibatasi menggunakan air tanah, harus ada alternatif yang memadai agar kegiatan industri tetap berjalan," ujarnya.

Di bidang investasi, Ning Wahyu menyoroti persoalan tata ruang dan perizinan lahan industri. Ia mengungkapkan masih ditemukan kasus lahan yang telah dibeli untuk kepentingan industri berubah peruntukannya menjadi lahan pertanian, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.

Menurutnya, APINDO telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ke depan, APINDO daerah diharapkan dapat dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang agar peruntukan kawasan industri lebih selaras dengan kebutuhan investasi.

"Saya berharap teman-teman APINDO di daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar perencanaan tata ruang sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi dunia usaha," katanya.

Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas sejumlah isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dunia usaha, antara lain ketenagakerjaan dan substansi pengupahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), dampak kenaikan dolar terhadap industri dan sektor manufaktur, perizinan melalui sistem OSS, perubahan Nomor Induk Berusaha (NIB), regulasi kawasan industri Jabodetabek, serta kebijakan kuota impor.

Selain itu, peserta turut membahas upaya peningkatan daya saing industri melalui reindustrialisasi, optimalisasi insentif pajak dan fasilitas investasi, termasuk pemanfaatan master list dokumen di BKPM. Isu lain yang menjadi perhatian adalah strategi industri dalam menghadapi kenaikan biaya listrik dan energi, termasuk persoalan pemadaman listrik serta pengendalian pasokan energi bagi kawasan industri.

Melalui forum tersebut, APINDO berharap dapat merumuskan berbagai rekomendasi yang konstruktif guna mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta menjaga keberlanjutan investasi di Jawa Barat.