Ekonomi Melambat, PHK Meningkat Tajam: Apindo Ingatkan Potensi Krisis Ketenagakerjaan

Jakarta,-

Hallo Pabrikers, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan peringatan keras terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencatat angka 4,87% pada kuartal I 2025, lebih rendah dibandingkan capaian 5,11% pada periode yang sama tahun lalu.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut situasi ini sebagai “lampu kuning” bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar catatan ekonomi biasa, tetapi sinyal waspada yang harus kita respon dengan serius,” ujar Shinta, dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

Shinta menyoroti lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, terutama yang padat karya seperti tekstil, garmen, dan elektronik. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, lebih dari 40.000 pekerja telah mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.

“Industri padat karya sedang terpukul hebat. Ketidakpastian global, daya beli yang melemah, hingga persaingan ketat membuat mereka kesulitan bertahan,” jelasnya.

Apindo juga mencatat bahwa sejak awal Januari hingga 10 Maret 2025, sebanyak 73.992 pekerja telah kehilangan pekerjaan berdasarkan data pekerja yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 26.455 orang terkena PHK hingga 20 Mei 2025.

Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 10.695 pekerja, disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 6.279 orang, dan Riau sebanyak 3.570 orang.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis bahwa jumlah pengangguran terbuka per Februari 2025 mencapai 3,67 juta orang, naik sekitar 83.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah tekanan ini, Apindo mendorong pendekatan baru dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Kewirausahaan dan penguatan UMKM dianggap sebagai solusi strategis, mengingat kontribusi UMKM terhadap 97% lapangan kerja nasional dan lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“UMKM harus jadi motor penggerak dalam pemulihan ekonomi. Perlu ada strategi kolaboratif dan inovatif yang fokus pada mereka,” tegas Shinta.

Apindo mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil untuk segera melakukan refleksi dan merumuskan langkah adaptif guna menahan gelombang PHK dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Source: beritasatu.com