Gelombang PHK Hantam Bandung Barat, Ribuan Pekerja Terancam Menganggur

Bandung Barat,– 

Halo Pabrikers, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat, sedikitnya 279 pekerja dari 32 perusahaan telah resmi melapor terkena PHK. Namun, jumlah sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar. Kepala Disnaker KBB, Hasanudin, memperkirakan total pekerja yang kehilangan pekerjaan, termasuk yang tidak tercatat secara resmi, mencapai sekitar 1.500 orang. Menurutnya, angka tersebut menjadi cerminan tekanan berat yang dialami dunia usaha akibat gejolak ekonomi global.

“Sektor tambang menjadi yang pertama terdampak. Tiga perusahaan, yaitu CV BPSP, PT BPMI, dan PT PKPI masing-masing terpaksa melepas 70, 30, dan 30 pekerja. Mayoritas korban PHK merupakan warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan,” ujar Hasanudin di Ngamprah, Kamis (14/8/2025).

Tambang dan Garmen Paling Terdampak

Hasanudin menjelaskan, melonjaknya harga bahan baku pasir akibat persaingan ketat menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, kebijakan pemerintah provinsi juga disebut memberi dampak signifikan terhadap operasional perusahaan.

“Penyebabnya bukan hanya harga bahan baku pasir yang naik, tetapi juga kebijakan pemerintah provinsi yang berdampak langsung di lapangan,” katanya.

Tak hanya tambang, industri garmen juga tak luput dari badai PHK. PT Kuanduk, produsen jas ekspor, terpaksa merumahkan 400 pekerja karena penurunan pesanan. Kondisi itu dipicu perang tarif dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sehingga permintaan produk pakaian dari luar negeri menurun drastis. Sektor percetakan dan penerbitan pun ikut terguncang. Salah satunya PT Remaja Rosda Karya yang resmi menutup usaha akibat penurunan omzet yang tajam.

Keterbatasan Anggaran Hambat Penanggulangan

Hasanudin menuturkan, kendala terbesar dalam mengatasi dampak PHK adalah minimnya alokasi anggaran. Disnaker KBB hanya menerima porsi 0,19 persen dari total APBD. Kondisi ini membuat program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja baru sulit dijalankan secara optimal.

“Dengan anggaran sekecil itu, sangat sulit bagi kami untuk menyelenggarakan pelatihan atau program yang benar-benar berdampak besar,” keluhnya.

Peluang Baru: Penempatan Tenaga Kerja ke Jepang

Meski situasi sulit, peluang kerja tetap terbuka. Hasanudin menyebut, salah satunya melalui penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah Jepang baru-baru ini membuka lowongan bagi 800 tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, jika 165 desa di Bandung Barat dapat mengalokasikan Rp5 juta per desa untuk pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jepang, ditambah dukungan Disnaker untuk 35 orang, maka KBB bisa mengirim sekitar 200 pekerja ke Negeri Sakura.

“Dengan gaji rata-rata Rp15 juta per bulan, 200 pekerja bisa menyumbang devisa sekitar Rp3 miliar per bulan atau Rp36 miliar per tahun bagi daerah,” jelasnya.

Peringatan Dini bagi Bandung Barat

Hasanudin menegaskan, gelombang PHK yang melanda Bandung Barat harus menjadi peringatan keras. Jika tidak segera diantisipasi, tekanan ekonomi global dapat memicu lonjakan pengangguran yang lebih besar.

“Kami menekankan perlunya kebijakan terpadu dan sinergi dari seluruh pihak untuk menekan angka pengangguran di wilayah ini,” tandasnya.

Source: jabarekspres.com