Hari ini Mulai Pembatasan Kegiatan Industri, Begini Tanggapan ASPHRI

Bekasi,-

Hai Pabrikers...

Mulai hari ini , Senin, 11 Januari 2021 pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di sejumlah kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa-Bali. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran pandemic Covid-19. Salah satu poin dalam PSBB tersebut adalah  karyawan Work From Home sebanyak 75%.

Ketua Umum Asosiasi Praktisi HR Indonesia (ASPHRI), Yosminaldi dimintai tanggapanya mengenai hal ini menyambut positif dengan beberapa catatan. Yosminaldi mengatakan hal yang paling penting dalam implementasi PSBB bisnisnya industri manufaktur adalah himbauan lebih memperketat protokol kesehatan di masing-masing perusahaan secara disiplin. “Kalau perlu pihak Pemerintah Kab Bekasi bisa memberikan kemudahan dan memfasilitasi pengecekan swab, antigen dan PCR kepada para pekerja di dunia industri secara reguler," kata pria yang juga aktif di Lembaga Asistensi Kemnaker RI ini.

Yosminaldi berharap dengan keluarnya aturan PSBB dari Pemerintah ini, bisa membuat perusahaan di Kabupaten Bekasi lebih memberikan perhatian khusus dalam mengatur sistem kerja yang berlandaskan aturan-aturan protokol kesehatan, agar tidak mengganggu proses bisnis dan pemasukan perusahaan secara signifikan.

Kesadaran para karyawan sangat diperlukan untuk tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, mulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah masing-masing. Penegakkan aturan secara tegas dan ketat oleh para petugas di lapangan, akan memberikan efek jera dan berdampak kepada penurunan tingkat penularan.

“Pemerintah seharusnya membuat target jelas dalam program dan implementasi PSBB di Kab Bekasi, khususnya dalam hal penurunan kuantitas terpapar covid-19 terhadap semua masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya Dunia Usaha dan Dunia Industri . Penetapan target dan indikator yang jelas, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan bisnis dan kredibilitas pemerintah dimata dunia industry,” kata mantan Senior Manager HRD PT. EJIP. (df)