Warga Subang Protes Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Pabrik BYD, Desak Kuota 70 Persen

SUBANG –

Hallo Pabrikers!! Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pabrik kendaraan listrik BYD, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal di tengah beroperasinya industri otomotif berskala besar di wilayah mereka.

FMSB memperkirakan tenaga kerja asal Subang yang terserap di pabrik BYD masih di bawah 20 persen. Mereka mendesak perusahaan membuka proses rekrutmen secara transparan dan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat setempat.

Pemerhati sosial Subang sekaligus juru bicara aksi, Megi Akbar Setiawan, menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya mendorong agar keberadaan industri dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

"Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujar Megi di tengah aksi.

Menurutnya, kehadiran BYD seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga Subang. Terlebih, banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup.

"Bagi anak-anak Subang yang baru lulus sekolah, tidak semua bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata tapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan," tegasnya.

Selain persoalan rekrutmen, FMSB turut menyoroti kesiapan kompetensi tenaga kerja lokal. Megi mengapresiasi aplikasi Nyari Gawe yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan. Namun, menurutnya, penyediaan informasi perlu diimbangi pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri kendaraan listrik yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus.

"Info lowongan ada di Nyari Gawe itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah skill warga kita sudah sesuai kualifikasi BYD yang butuh teknologi tinggi? Ini yang harus dijawab dengan pelatihan konkret, bukan sekadar aplikasi," katanya.

Untuk itu, FMSB meminta Pemerintah Kabupaten Subang, Dinas Ketenagakerjaan, DPRD, dan manajemen BYD duduk bersama memetakan kebutuhan kompetensi industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Salah satu usulannya adalah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik melalui kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BYD.

Di sisi lain, FMSB mendesak Bupati Subang Reynaldy Putra Andita bersama DPRD menerbitkan regulasi yang mewajibkan perusahaan menyerap 70 persen tenaga kerja lokal dalam setiap investasi yang masuk ke daerah tersebut. Ketentuan itu diusulkan melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup).

Megi berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog dengan perusahaan agar tuntutan masyarakat menghasilkan kebijakan dan langkah konkret.

"Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti," kata Megi.

Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut sempat memanas sekitar pukul 11.00 WIB setelah seorang pria diduga mencoba mengintervensi dan memprovokasi massa. Petugas kepolisian dari Polres Subang yang berjaga kemudian mengamankan pria tersebut. Setelah situasi kondusif, massa kembali melanjutkan orasi hingga aksi berakhir pada siang hari.

Dalam unjuk rasa itu, FMSB menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni transparansi rekrutmen dan prioritas bagi tenaga kerja lokal, penerbitan aturan kuota tenaga kerja lokal sebesar 70 persen, serta pemeriksaan dugaan kejanggalan perizinan PT CMM dan transparansi pemilihan vendor pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Megi menegaskan, masyarakat mendukung investasi yang masuk ke Subang, tetapi berharap keberadaannya turut meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

"Kami dukung investasi. Tapi jangan lupakan warga Subang. Kami ingin sejahtera bersama BYD, bukan hanya jadi penonton," tutup Megi.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen BYD Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan FMSB.

Source: bandung.kompas.com